Ratusan Cakades dan Timses di Sumenep Galau. Bupati Umumkan Penundaan Pilkades Serentak

Memontum Sumenep – Ratusan calon kepala desa (Cakades) yang tersebar di seluruh desa di wilayah Kabupaten Sumenep, dipastikan galau. Penyebabnya, rencana pelaksanaan Pilkades yang dijadwalkan 8 Juli mendatang, masih terbentur dengan pemberlakukan PPKM Darurat.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, dalam keterangannya di Rumah Dinas Bupati Sumenep, mengatakan bahwa penundaan pelaksanaan Pilkades serentak tersebut ditetapkan karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah Jawa-Bali dari tanggal 3 hingga 20 Juli. Selain itu, penundaan pelaksanaan Pilkades serentak untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

Baca Juga:

“Tentu memperhatikan dan menimbang keselamatan masyarakat, dimana pandemi Covid di Kabupaten Sumenep, trafiknya naik. Itu yang menjadi dasar lebih penting bagaimana agar Pilkades ini ditunda,” jelas Bupati, Senin (05/07) tadi.

Ketua PDIP Sumenep ini menegaskan, pelaksanaan pilkades serentak akan ditunda sampai batas waktu yang tak dipastikan. Batas penundaannya, menunggu keputusan PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak.

“Nanti kita lihat. Kalau PPKM darurat ini diperpanjang, maka tentu nggak bisa untuk kita lanjutkan,” tegasnya.

Bupati meminta, agar masyarakat memahami hal tersebut demi kepentingan bersama. Dirinya juga menghimbau, agar masyarakat menghindari kerumunan demi kepentingan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

“Ini penting menurut saya untuk benar-benar kita terapkan secara baik. Sehingga tujuan kita agar cepat selesai PPKM darurat ini. Sehingga apa yang menjadi harapan para calon kades ini nanti kita bisa laksanakan kembali,” himbau Bupati.

Sementara itu, salah satu Timses Bacakades yang ogah disebutkan namanya, mengakui kegelisahan penundaan pelaksaan itu. Sebab, dengan adanya agenda pelaksanaan Pilkades ditunda, tentu akan menambah beban cost politik untuk pemenangan calon kepala desa. “Ya pastilah, Pak. Kita sudah banyak mengeluarkan amunisi baik logistik maupun biaya operasional sebagai ajang konsolidasi politik. Macam-macam kalau di Pilkades itu, ada acara ngaji bersama yang butuh rokok, minum bahkan makanan. Belum pengeluaran biaya lainnya yang terduga. Sebab di desa itu, 3 bulan jelang pencoblosan sudah konsolidasi masyarakat,” katanya. (ros/edo/sit)