Nota Kesepakatan Bupati dan DPRD Terkait Raperda RPJMD Sumenep Tuntas

Memontum Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD Sumenep, Senin (02/08). Alhasil, sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan pansus dan penandatanganan nota kesepakatan bersama bupati dan DPRD Sumenep terhadap RPJMD berjalan lancar.

Dari hasil rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini harus diturunkan. Sebab, situasi saat sekarang bentrokan dengan virus Covid-19. Dengan itu, akan banyak program dan kegiatan yang tidak maksimal. “Mau tidak mau harus diturunkan targetnya. Tidak bisa disamakan dengan situasi sebelum ada Covid-19,” ujarnya.

Baca Juga:

Politisi Partai Demokrat ini beranggapan masih banyak sektor yang jadi sumber PAD lamban, bahkan tidak mengalami pergerakan. Yakni, sektor pariwisata sudah satu tahun lebih tidak beroperasi, sekalipun beroperasi tetap terbatas. ” Sektor yang lain bisa berupa pajak dan retrebusi rumah makan, dan yang lainnya itu juga tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Namun, pihaknya tetap optimis pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, agar lima tahun kedepan tetap bekerja dengan maksimal, dalam melaksanakan program dan memberikan pendapatan ke daerah. “Tidak boleh dijadikan alasan, wajib usaha dulu, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun menarik pundi-pundi PAD,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Pansus RPJMD, Dul Siam, mengungkapkan ada beberapa prioritas yang dikupas dalam rapat pansus bersama eksekutif itu. Dalam RPJMD itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendesain kebijakannya untuk mewujudkan visi, misi dan program pembangunannya selama 5 tahun kedepan.

“Diantara perioritas itu terkait peningkatan ekonomi masyarakat dengan memperkuat sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan produk-produk lokal. Kedepan, sektor ini jadi prioritas karena bagian dari geliat ekonomi kerakyatan. Sehingga para wirausahawan dan para enterpreunership ikut berkecimpung untuk menggairahkan perekonomian,” kata Dul Siam.

Jika, lanjut Dul Siam, sektor riil ini dikelola dengan baik, diarahkan secara matang dan disupport juga dari sisi pendanaan, bukan tidak mungkin kedepan akan menghasilkan produk-produk unggulan. Apalagi Pemkab Sumenep sangat ambisius membangun dan menghidupkan sektor UMKM ini. “Ya, kita dorong agar alokasi pendanaan untuk UMKM juga fantastis,” ujarnya.

Prioritas lainnya, kata pentolan politisi PKB ini, soal problem klasik. Yakni pemerataan sektor pembangunan antara daratan dan kepulauan. Adanya ketimpangan pembangunan itu tentu lantaran alokasi anggaran yang tidak proporsional.

“Selama 5 tahun kepemimpinan pemerintahan sebelumnya, ploting anggaran pembangunan hanya berkisar 20 – 30 persen. Dengan kata lain, sekitar 70 persen anggaran pembangunan diperuntukkan untuk daratan. Jadi wajar kepulauan banyak kerusakan soal infrastruktur pembangunannya,” ungkap politisi kepulauan ini. (dan/edo/ed2)