Tolak Tambang Fosfat, FPM Datangi Gedung DPRD Sumenep

Memontum Sumenep – Aksi demonstrasi menolak rencana tambang fosfat di Kabupaten Sumenep kembali terjadi untuk kesekian kalinya. Kali ini, aksi tersebut dilakukan oleh Front Perjuangan Mahasiswa (FPM) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Rabu (07/04).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Arisya Dinda Nurmala Putri menjelaskan, ancaman rencana tambang Fosfat terlihat di dalam Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013 – 2033. Seperti tertuang dalamnya, Pemkab berencana menambah kawasan peruntukan pertambangan fosfat dari 8 kecamatan menjadi 17 kecamatan.

Baca juga:

• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN
• Cari 15 Orang ABK Kapal Putra Sumber Mas, Basarnas Kerahkan Dua Kapal di Perairan Sumenep
• Tingkatkan Promosi dan Kunjungan Wisata Sumenep, Bupati Fauzi Koordinasi dengan Pengelola Destinasi
• KKI Sebut Kakatua Masalembu Sumenep Wisata Langka Potensial dan Bakal Dilirik Wisatawan Mancanegara

FPM menyuarakan beberapa tuntutan kepada DPRD Sumenep. Tuntutan paling lantang disuarakan adalah penolakan terhadap rencana tambang fosfat di Kabupaten Sumenep. FPM juga meminta pemerintah agar membatalkan wilayah peruntukan pertambangan fosfat di dalam Rencana RTRW Kabupaten Sumenep.

“FPM juga meminta pemerintah membatalkan segala bentuk skema perampasan lahan dan kebijakan yang merugikan petani. Termasuk melaksanakan reforma agraria sejati sebagai basis dari terbangunnya industrialisasi nasional yang kokoh dan mandiri,” terangnya.

Tuntutan terakhir, kata Dinda, agar pemerintah memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi pemuda desa. Setelah melakukan orasi di depan gedung DPRD, FPM melanjutkan aksi demonstrasi ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dengan tuntutan yang sama.

Dalam orasinya, FPM mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak tegas dalam menjawab tuntutan-tuntutan mereka, mereka akan kembali melakukan aksi lagi dengan massa yang lebih banyak.

“Jika Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak tegas menjawab tuntutan-tuntutan kita, maka kita akan kembali lagi menyuarakan aspirasi-aspirasi kita di depan Kantor Pemkab Sumenep. Kita tetap kawal sampai tuntas tambang fosfat di Kabupaten Sumenep benar-benar dihapuskan dan benar-benar tidak ada di Kabupaten Sumenep,” ujar Dinda korlap FPM saat ditemui wartawan. (roz/edo/ed2)